KPK Didemo Usut Dana Bansos di NTT Bocor Rp 15,5 Miliar

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‘dikerutuk’ puluhan pendemo dari Koalisi Masyarakat untuk Indonesia Transparans (Komits), Kamis (13/9/12). Mereka kecewa mendesak KPK menindaklanjuti laporan mereka terkait dugaan praktek korupsi Gubernur Nusa Tengara Timur (NTT), Frans Lebu Raya.

Lutfi Kordinator Aksi menegaskan, sudah dua kali laporan dilayangkan ke KPK, namun tidak ditindaklanjuti. “Sehingga menimbulkan kesan KPK tebang pilih terhadap sejumlah kasus korupsi,” katanya.

Menurut Lutfi lagi, laporan yang diberikan kepada KPK berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT Tahun anggaran 2010. Dari hasil audit itu menunjukan amburadulnya pengelolaan keuangan negara di bawah kepemimpinan Frans Lebu Raya. Diduga korupsi merugikan Negara mencapai Rp 15,511 Miliar.

“Salah satu indikasi keterlibatan Gubernur NTT adalah ketidakberesan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) provinsi NTT,” pungkasnya.

Dalam prakteknya, bukan hanya pejabat eksekutif yang terlibat. Melainkan juga pejabat legislatif. Anggaran yang semestinya disalurkan untuk kegiatan sosial ini, diduga diselewengkan. Salah satunya dalam penyewaan pesawat ke Kabupaten Flores Timur Rp 27,9 juta, ke Rote Ndao dan Sumba Timur Rp 46 juta, dan sewa helikopter Rp 14 juta untuk Ke Kabupaten Timur Tengah Utara.

Selain itu, anggaran ini juga diselewengkan untuk perjalanan dinas ke Jerman Rp 166,4 miliar dan China Rp 27,2 juta. Penggunaan anggaran ini ada transaksi yang menggunakan dana bansos dan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp 607,3 juta.

Bahkan, masih kata Lutfi, BPK NTT juga menemukan adanya penyaluran dan penggunaan dana bansos sebesar Rp. 13,3 Miliar yang belum dipertanggungjawabkan, dan Rp 6,5 miliar yang tidak disertai dokumen memadai.

Maka, total kerugian negara terkait penyelewengan dana Bansos provinsi NTT tahun anggaran 2010 sebesar Rp 27,586 miliar dengan 3.277 kasus. Namun, per 31 Desember 2010 yang diatasi Pemprov NTT sebanyak 1.761 kasus dengan nilai Rp 12,0675 miliar.

“Masih ada 1,516 kasus dengan total nilai Rp 15,511 Miliar yang belum ditindaklanjuti,” tegasnya.

Rupanya, apakah Komits akan terus konsisten dengan desakannya ke KPK, atau ada tujuan lain, publik bisa menunggu  perkembangannya.@endang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s