Peluang Pendidikan Multikultural di NTT

Umat manusia merupakan realitas yang beragam. PBB sebagai lembaga formal pada aras internasional yang mewakili keberadaan masyarakat internasional, mengakui kenyataan dimaksud dalam berbagai produk hukumnya.

Salah satu produk hukum PBB yang kuat dengan pengakuan keberagaman berdimensi futuristik ialah Perjanjian Internasional / Konvensi Hak-hak Anak, yang disepakati pada tanggal 20 November 1989. Indonesia telah meratifikasinya pada tanggal 25 Agustus 1990.

Ilmu Hukum memahamkan, sebuah ratifikasi bermakna penerimaan produk hukum internasional menjadi hukum nasional. Artinya, negara peratifikasi terikat hak dan kewajiban yuridis dalam produk hukum internasional itu untuk memberlakukannya dalam praktek ketatanegaraan secara nasional.

Hal ini sekaligus bermakna negara memiliki kemampuan hukum (legal capacity) sebagai ukuran keberdaulatan yang beradab, karena menunjukkan kehendak baik (good will) dalam mematuhi hukum internasional demi hidup bersama sebagai masyarakat internasional yang berbudaya hukum.

Pasal 2 ayat (1) Konvensi tersebut menyebutkan bahwa “Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak”.

Bahkan, Pasal 17 Konvensi tersebut antara lain menyebutkan Negara-negara Pihak mengakui fungsi penting yang dilakukan mass media dan harus menjamin bahwa anak mempunyai akses ke informasi dan bahan dari suatu diversity sumber-sumber nasional dan internasional; terutama yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan sosial, spiritualitas dan kesusilaannya dan kesehatan fisik dan mentalnya.

Kutipan ini dapat berarti dan mengisyaratkan perlunya pembaruan haluan ke pendidikan multikultural (multicultural education). Jaminan, penghormatan dan pengakuan, sebagai tiga kata kunci dalam pasal-pasal tersebut, erat kaitannya dengan pendidikan multikultural sebagai suatu gugus gagasan, cara pandang dan keyakinan akademis tentang kemuliaan dan manfaat keberagaman.

Di sinilah NTT yang beragam, potensial menjadi laboratorium peradaban melalui dan atas nama pendidikan multikultural yang memerdekakan cara pandang serta memperindah potret dan makna kehidupan bersama. Tersedia peluang kerjasama lintas budaya untuk saling memperlengkapi capaian kualitas hidup berbasis nilai-nilai lokal. Bila dikerjakan serius, NTT dapat menjadi penerang dalam mengatasi kecenderungan lemahnya semangat pluralitas dan solidaritas demi persaudaraan nasional.

Harapan berikutnya ialah memberi makna pada ketertiban dan kedamaian dunia. Ada lima PR tinggalan DPRD Provinsi NTT bagi para anggota baru. Kelima PR itu, yakni kasus-kasus korupsi yang belum tuntas, mutu pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan yang belum optimal, pemetaan batas wilayah administrasi lintas kabupaten di Timor dan Flores, bangkrutnya PT Semen Kupang, serta perjuangan menjadikan NTT sebagai provinsi kepulaua.

Ada juga kenyataan lain. Museum Daerah NTT yang memiliki 8600-an item koleksi antara lain di bidang biologi, arkeologi, sejarah dan etnografi, belum cukup diminati para pengunjung. Demikian yang dapat dibaca dari keterangan Kepala Museum, Leonardus Nahak. Padahal menurut beliau, “Sebenarnya ke museum itu, kita bisa mengenal diri kita.

Karena banyak hal dan nilai-nilai budaya kita yang bisa kita lihat di museum. Kita bisa tahu banyak bahwa budaya kita ini kaya.” Berkaitan dengan lima PR DPRD dan kondisi Museum Daerah NTT itu, pendidikan multikultural berpeluang membangun interaksi fungsional.

Bentuknya entah langsung mau pun tidak, bisa berupa berbagi pengalaman mau pun menginjeksi semangat saling ketergantungan dan kerjasama, dalam tiga hal di antara lima PR tersebut yaitu pemenuhan mutu kesehatan dan pendidikan, pemetaan batas wilayah, serta perjuangan menjadi provinsi kepulauan.

Sedangkan tentang museum daerah, interaksi fungsional yang bersifat timbal balik antara pendidikan multikultural dengan visi dan misi museum, menjadi tautan nalar dan relasi sadar. Bahkan dengan langkah sangat jelas, Timor Express sejak 2008 telah membumikan dan menggerakkan secara berlanjut kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan kebersihan melalui KGC (Kupang Green and Clean).

Bersama Pemerintah Kota Kupang, dapat dipahami pula bahwa Harian Pagi ini sebenarnya sedang mengingatkan akan nilai-nilai lokal (termasuk di NTT) yang pernah dan masih ada dalam cara hidup masyarakat beradab dan sejarah panjang kehidupan umat manusia tentang pentingnya menghormati dan memperlakukan secara baik lingkungan hidup.

KGC juga memberi gambaran dan contoh betapa kota yang sekaligus menjadi ibukota provinsi NTT ini digugah kembali kesadaran masyarakatnya yang walau pun beragam latar belakang, perlu tetap bersama-sama mempedulikan, memelihara dan meneruskan daya dukung lingkungan atas kehidupan perkotaan.

“Kami tidak meninggalkan air mata, tapi meninggalkan mata air untuk seluruh warga kota”, ungkap Walikota Kupang, Danial Adoe (Timex, 27 September 2008). Jelasnya, menurut Direktur Timor Express, Yusak Riwu Rohi, kegiatan KGC merupakan aksi nyata untuk menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan penghijauan di lingkungan sekitar” (Timex, 27 September 2008).

Dapat dipastikan bahwa kegiatan ini mempengaruhi struktur ingatan masyarakat, termasuk generasi muda akan pentingnya tanggungjawab sosial masa depan terkait lingkungan hidup. Suatu interaksi fungsional lintas bingkai yang mempertemukan keberagaman latar belakang masyarakat perkotaan pada kepentingan bersama yang diprakarsai media massa dan otoritas publik.

Pendidikan multikultural bagi anak-anak sejak dini, dapat diandalkan sebagai ranah kehormatan untuk terus merenda peluang dan teladan dalam menerima perbedaan dengan lapang hati dan cerah benak, menggali kekayaan budaya lokal, memekarkan saling pengertian, memuluskan kerjasama, sekaligus mengupayakan makna kesetaraan dalam masyarakat yang plural tapi menghuni satu planet bumi yang harus dijaga bersama.

Dimensi Pendidikan Multikultural

James A. Banks, dalam The Routledge International Companion to Multicultural Education(2009), terus menegaskan beberapa Dimensi Pendidikan Multikultural dalam rangka membahani para praktisi pendidikan dan akademisi untuk mengkonseptualisasi dan mengembangkan praktek, teori dan penelitian di lapangan.

Lima dimensi dimaksud adalah: integrasi muatan, proses membangun pengetahuan, pengurangan prasangka, suatu keadilan pedagogi, dan seperangkat pemberdayaan budaya sekolah dan tatanan sosial.

Pertama, integrasi muatan (content integration) – berkaitan dengan sejauh mana guru memperkaya proses pendidikan dengan menggunakan contoh-contoh dan muatan atau makna dari berbagai budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep-konsep kunci, prinsip-prinsip, generalisasi-generalisasi, dan teori-teori dalam matapelajaran atau disiplin ilmu mereka.

Penanaman muatan atau makna dari etnis dan budaya ke dalam matapelajaran adalah logis dan tidak dibuat-buat bila dimensi ini hendak dilaksanakan dengan baik. Ada banyak peluang untuk mengintegrasikan muatan etnis dan makna kebudayaan ke dalam berbagai matapelajaran.

Karena itu, diperlukan kepekaan mencermati bahwa sering terdapat peluang-peluang besar bagi para guru dalam rangka menggunakan muatan etnis dan budaya untuk menggambarkan konsep-konsep, tema-tema dan prinsip-prinsip misalnya dalam studi-studi kemasyarakatan, bahasa dan seni musik.

Kedua, proses membangun pengetahuan (the knowledge construction process) – menjelaskan proses kegiatan mengajar yang dapat membantu siswa untuk memahami, menyelidiki dan menentukan bagaimana asumsi-asumsi budaya tersirat, bingkai dari referensi, perspektif, dan anggapan-anggapan dari peneliti dan penulis buku mempengaruhi cara dimana pengetahuan dibangun.

Pendidikan multikultural tidak hanya melibatkan penanaman muatan etnis dan budaya ke dalam kurikulum sekolah, tetapi mengubah struktur dan organisasi pengetahuan sekolah. Mencakup pula mengubah cara dimana para guru dan siswa memandang dan membangun interaksi dengan pengetahuan. Dimensi ini juga membantu siswa untuk menjadi produsen pengetahuan, bukan hanya konsumen pengetahuan yang dihasilkan oleh orang lain.

Proses konstruksi pengetahuan menolong para guru dan siswa untuk memahami mengapa identitas budaya dan positionality dari para peneliti perlu untuk diperhitungkan pada saat menilai klaim validitas pengetahuan. Teori-teori multikultural percaya bahwa nilai-nilai, sejarah pribadi, sikap, dan kepercayaan dari para peneliti tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan yang mereka ciptakan.

Dalam pendidikan dan pengajaran multikultural, paradigma, tema, dan konsep yang mengecualikan atau merusak pengalaman hidup, sejarah dan berbagai kontribusi dari kelompok-kelompok marginal tertantang.

Pendidikan multikultural berusaha membuat rekonseptualisasi dan memperluas norma atau ukuran kurikulum yang dilembagakan, agar lebih representatif bahkan sampai dengan perbedaan bangsa-bangsa. Ada pembentukan kembali kerangka acuan, perspektif-perspektif dan konsep-konsep yang melengkapi pengetahuan sekolah.

Ketiga, pengurangan prasangka (prejudice reduction) – dimensi ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan sikap demokratis terhadap ras dan tentu saja berbagai unsur pluralitas lainnya yang ada dalam lingkungan pergaulan. Hal ini juga membantu siswa untuk memahami bagaimana identitas etnis dan budaya dipengaruhi oleh konteks sekolah, sikap dan kepercayaan dari kelompok dominan.

Sebuah teori yang telah dikembangkan oleh Allport, signifikan mempengaruhi penelitian dan teori dalam hubungan antar-kelompok di USA dan negara-negara di seluruh dunia. Allport menteorisasi bahwa kontak antara berbagai kelompok akan meningkatkan hubungan antar kelompok jika kontak antara kelompok-kelompok ini memiliki karakteristik: (a) individu-individu dengan status pengalaman yang sama, (b) mereka berbagi tujuan umum, (c) ada kerjasama antar kelompok, dan (d) kontak sanksi oleh pihak yang berwenang seperti orangtua, guru, administrator dan oleh undang-undang atau adat.

Keempat, suatu keadilan pedagogi (an equity pedagogy) – Suatu keadilan pedagogi akan ada apabila para pendidik memodifikasi pengajaran mereka dengan cara-cara yang akan memfasilitasi prestasi akademik para siswa dari berbagai kelompok.

Ini termasuk menggunakan berbagai gaya pengajaran dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik belajar dari berbagai budaya dan kelompok etnis. Hal ini juga mencakup kerjasama menggunakan teknik pembelajaran dalam matematika, dan instruksi pengetahuan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa dari etnis atau budaya minoritas.

Dimensi keadilan pedagogi menolak paradigma pencabutan budaya yang dikembangkan pada awal tahun 1960-an. Paradigma ini beranggapan bahwa pengalaman-pengalaman hidup bermasyarakat dalam rumah tangga dan komunitas berpenghasilan rendah dari para siswa, mencegah mereka dari pencapaian pengetahuan, keahlian-keahlian, dan sikap-sikap yang diperlukan untuk keberhasilan akademis.

Karena praktek-praktek budaya dari keluarga siswa yang tak cukup berpenghasilan dipandang tidak memadai dan rendah, pengusung teori pencabutan budaya berfokus pada perubahan perilaku siswa sehingga lebih kongruen dengan budaya utama sekolah. Sebaliknya, dimensi keadilan pedagogi memandang positif bahwa siswa dari berbagai budaya dan kelompok datang ke sekolah justru dengan banyak sekali kekuatan.

Kelima, seperangkat pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (an empowering school culture and social structure) – Pemberdayaan budaya sekolah melibatkan restrukturisasi dan budaya organisasi pada sekolah agar siswa dari berbagai kelompok bersentuhan dengan pengalaman kesetaraan.

Staf sekolah memeriksa dan mengubah struktur sosial dan budaya sekolah. Pengelompokan dan label praktek, partisipasi dalam olahraga, kesenjangan antara prestasi kelompok, interaksi antara staf dan siswa pada seluruh etnis, ras dan ragam budaya adalah variabel-variabel penting yang perlu diperiksa dan direformasi.

Pemberdayaan budaya sekolah membutuhkan penciptaan ragam hubungan baik antara berbagai kelompok di sekolah. Didasarkan pada hubungan saling menghormati dan timbal balik dalam perbedaan budaya yang tercermin dalam tujuan sekolah yang luas, norma, dan praktek-praktek budaya. Diperlukan usaha untuk memberdayakan budaya sekolah dengan memfasilitasi reformasi pendidikan multikultural.

Caranya dengan membuka seluas mungkin kesempatan atau peluang bersama bagi para guru untuk terlibat dalam rencana pengembangan sekolah, pengajaran dan pendidikan. Pemberdayaan ini juga bisa ditempuh dengan pembuatan struktur kerja demokratis yang memberi kesempatan guru, orangtua dan staf sekolah untuk berbagi tanggung jawab dalam tata kelola sekolah.

Langkah Praktis

Umum dikenal konseptualisasi Tylor bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan kompleksitas, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Begitu pula Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, yang memandang kebudayaan bersangkutan dengan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Lalu, apa yang dapat dan/atau perlu semakin digiatkan? Bila dipahami bahwa kebudayaan berhubungan dengan suatu sistem besar dan luas dalam kehidupan manusia yang beragam dan di dalamnya tumbuh, berkembang dan terpelihara berbagai bidang kehidupan dengan sebaran makna positif, maka yang dibutuhkan pada hakekatnya adalah sikap terbuka untuk saling menerima dan memperkembangkan.

Untuk mengembangkan pendidikan multikultural, beberapa peluang berikut dapat ditindaklanjuti sebagai langkah praktis. Pertama, menyelenggarakan pendalaman dan pembahanan akademis tentang pendidikan multikultural. Bentuknya bisa berupa seminar, lokakarya, gelaran seni, studi lapangan ke museum, dan ragam curah pikir serta olah rasa lainnya.

Kedua, mengadakan penelitian lanjutan dan/atau baru, untuk mendata secara lebih akurat dan lengkap berbagai kebudayaan lokal. Misalnya pendataan tentang jenis, sejarah, realitas dan prospeknya. Ranahnya antara lain dalam aneka kehidupan sosial, penguasaan serta adaptasi teknologi lokal (termasuk pada makanan lokal dan manfaat ekonominya) yang secara turun-temurun mengilhami daya juang dan daya tahan masyarakat lokal tertentu, dan semangat memelihara lingkungan hidup.

Ketiga, mendiskusikan secara berkala dan mengalir terbuka leburan ‘butir-butir emas’ pendidikan multikultural ke dalam rancangan kurikulum, disertai pengenalan tentang bagaimana substansinya digerakkan ke berbagai jenjang pendidikan. Hal-hal teknis butuh pencermatan tapi dengan ketulusan bisa disesuikan dengan kondisi yang paling tepat untuk memaknainya. Salah satu faktor mendasar pada aspek ini ialah kerendahan hati dan kebesaran jiwa dalam menggali nilai-nilai positif, saling menerima budaya lokal masing-masing untuk dijadikan bahan pengajaran dan pendidikan.

Keempat, mengemas hasil pendalaman, pembahanan, penelitian dan pendiskusian ke dalam beragam media publikasi yang menarik, mudah dijangkau dan dipahami. Pamflet, brosur, spanduk, buku dan rekaman audio visual bisa didayagunakan. Media massa dapat mewartakannya secara lebih sering.

Kelima, memaksimalkan kontak personal, jejaring lembaga pendidikan dan berbagai kelompok strategis, forum-forum pertemuan lintas budaya dan lembaga adat. Menambah dan mendayagunakan alat komunikasi semisal internet, akan sangat memperlancar misi pendidikan multikultural.

Keenam, menerjemahkan daya dukung administrasi fungsional secara tulus lewat layanan publik oleh seluruh tingkatan dan luasan pemerintahan. Ketujuh, mengujicobakan pendidikan multikultural pada lembaga pendidikan atau sekolah tertentu.

Kedelapan, merevitalisasi study tour lembaga pendidikan dengan memperdalam kebudayaan lokal di daerah tujuan study tour. Melalui kesadaran dan kegigihan memaknai, maka sepulangstudy tour bisa dihasilkan produk bersama dalam bentuk publikasi hasil yang seterusnya bergerak menjadi mekaran dan buahan persaudaraan.

Mengagumkan bahwa di tengah keberagaman pergaulan keseharian, untuk dan atas nama persaudaraan yang beradab, kepada kita mungkin pernah dibilang atau bahkan kita sendiri pernah mengatakan: ‘woiii, itu bukan orang lain’.

Res Fobia adalah Pengajar di FH-UKSW dan Advokat. Sedang melanjutkan studi magister pada School of Policy Studies, Kwansei Gakuin University, Japan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s