STOP Kemiskinan !

Indonesia masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang ditandai oleh banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 47,9 juta jiwa atau 23,4 persen dari jumlah penduduk. Angka ini berangsur menurun menjadi sebesar 38,4 juta jiwa (18,2 persen) pada tahun 2002, 37,4 juta jiwa (17,4 persen) pada tahun 2003 dan menurun lagi menjadi 36,1 juta jiwa (16,6 persen) pada tahun 2004. Namun, permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang tidak semata-mata menyangkut besaran ekonomi semata.

I. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensi dapat digambarkan sebagai berikut.

A. Permasalahan yang Terkait dengan Hak Dasar

Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan.

Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi masalah bagi masyarakat miskin. Terbatasnya kecukupan dan kelayakan mutu pangan berkaitan dengan rendahnya daya beli, ketersediaan pangan yang tidak merata, ketergantungan tinggi terhadap beras dan terbatasnya diversifikasi pangan. Di sisi lain, masalah yang dihadapi oleh petani penghasil pangan adalah terbatasnya dukungan produksi pangan, tata niaga yang tidak efisien, rendahnya penerimaan usaha tani pangan dan maraknya penyelundupan. Kurang terpenuhinya gizi dari masyarakat miskin tercermin dari kasus-kasus gizi buruk yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai wilayah Indonesia, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kasus di NTB disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kecukupan gizi, sedangkan NTT mengalami kasus gizi buruk karena terjadi rawan pangan yang disebabkan oleh kemarau

Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan.

Masyarakat miskin menghadapi masalah keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya status kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan mereka untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dari keluarga untuk tumbuh dan berkembang, dan rendahnya derajat kesehatan ibu. Penyebab utama dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin selain ketidakcukupan pangan adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi. Rendahnya kecukupan pangan dan terbatasnya layanan kesehatan untuk masyarakat miskin dapat dilihat dari kasus kematian yang diakibatkan oleh gizi buruk. Pada tahun 2005 ini jumlah anak usia 0-4 tahun di Indonesia mencapai 20,87 juta. Hal ini berarti ada sekitar 1,67 juta anak balita yang menderita gizi buruk. Hal tersebut membuktikan bahwa akses masyarkat miskin memang masih terbatas terhadap layanan kesehatan yang memadai dan masih terjadinya keterlambatan pemberian layanan kesehatan. Kasus gizi buruk yang dialami NTB merupakan salah satu kasus rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang gizi. Selain itu, Indonesia juga mengalami kasus mewabahnya polio di berbagai wilayah karena kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam imunisasi polio sangat kurang. Kurangnya kesadaran masyarkat tersebut terjadi karena masyarakat tidak mengetahui adanya layanan kesehatan yang tersedia dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai berbagai jenis penyakit. Salah satu keluhan utama masyarakat miskin adalah mahalnya biaya pengobatan dan perawatan. Hal ini disebabkan oleh jauhnya tempat pelayanan kesehatan dan rendahnya jaminan kesehatan. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa hanya sekitar 20,6 persen penduduk yang memiliki salah satu bentuk jaminan kesehatan. Pada kelompok termiskin, hanya sekitar 15 persen penduduk yang memiliki Kartu Sehat (KS) dan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh pemegang KS masih rendah. Penyebab utama rendahnya pemanfaatan tersebut adalah ketidaktahuan tentang proses pembuatan KS dan kurang jelasnya pelayanan terhadap pemegang KS.

Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan.

Masyarakat miskin mempunyai akses yang rendah terhadap pendidikan formal dan nonformal. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan, terbatasnya jumlah dan mutu prasarana dan sarana pendidikan, terbatasnya jumlah dan guru bermutu di daerah dan komunitas miskin, terbatasnya jumlah sekolah yang layak untuk proses belajar-mengajar, terbatasnya jumlah SLTP di daerah perdesaan, daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan, serta terbatasnya jumlah, sebaran dan mutu kegiatan kesetaraan pendidikan dasar melalui pendidikan nonformal.

Pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sampai dengan tahun 2004 masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin dan antara perdesaan dan perkotaan. Sebagai gambaran, dengan rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) — rasio penduduk yang bersekolah — untuk kelompok usia 13–15 tahun pada tahun 2004 mencapai 83.49 persen, APS kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 94.58 persen sementara APS kelompok 20 persen termiskin baru mencapai 70.85 persen. Kesenjangan yang lebih besar terjadi pada kelompok usia 16–18 tahun dengan APS kelompok terkaya sebesar 76.08 persen dan APS kelompok termiskin hanya sebesar 32.74 persen. Dengan menggunakan indikator APK tampak bahwa partisipasi pendidikan kelompok penduduk miskin juga masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk kaya khususnya untuk jenjang SMP/MTs ke atas. APK SMP/MTs untuk kelompok termiskin baru mencapai 63.82 persen, sementara kelompok terkaya sudah hampir mencapai 97.16 persen. Untuk jenjang pendidikan menengah, kesenjangan tampak sangat nyata dengan APK kelompok termiskin terbesar 27.71 persen dan APK kelompok terkaya sebesar 83.92 persen. Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas juga menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu sebesar 4,01 persen untuk kelompok terkaya dan 16,9 persen untuk kelompok termiskin. Keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses layanan pendidikan dasar terutama disebabkan oleh tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Meskipun SPP untuk jenjang SD/MI telah secara resmi dihapuskan, pada kenyataannya tetap ada pengeluaran lain di luar iuran sekolah yang menjadi faktor penghambat pula bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya. Di samping itu, ketersediaan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs ke atas di daerah perdesaan, daerah terpencil, dan kepulauan masih terbatas.

Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha.

Kurangnya lapangan pekerjaan serta banyaknya masyakarakat yang bekerja pada lapangan kerja yang kurang produktif berakibat pada rendahnya pendapatan sehingga mereka tergolong miskin atau tergolong pada pekerja yang rentan jatuh di bawah garis kemiskinan (near poor). Jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,9 juta orang atau 10,3 persen dari angkatan kerja sedangkan angka setengah pengangguran terpaksa jumlahnya mencapai 13,4 juta orang pada bulan Februari 2005. Antara tahun 2000 dan tahun 2003 terjadi penurunan lapangan kerja formal sebanyak lebih kurang 5 juta orang. Pengurangan lapangan kerja formal ini memberikan tekanan kepada kesejahteraan pekerja informal yang pada akhirnya menyebabkan lambatnya penurunan jumlah orang miskin.

Masyarakat miskin juga mempunyai akses yang terbatas untuk memulai dan mengembangkan koperasi dan usaha, mikro, dan kecil (KUMK). Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah sulitnya mengakses modal dengan suku bunga rendah, hambatan untuk memperoleh izin usaha, kurangnya perlindungan dari kegiatan usaha, rendahnya kapasitas kewirausahaan dan terbatasnya akses terhadap informasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi. Ketersediaan modal dengan tingkat suku bunga pasar masih sulit diakses oleh pengusaha kecil dan mikro. Permasalahan lainnya adalah tidak adanya lembaga resmi yang dapat memberi modal dengan persyaratan yang dapat dipenuhi oleh kapasitas masyarakat miskin. Masyarakat miskin juga menghadapi masalah lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, terutama perlindungan terhadap hak cipta industri tradisional, dan hilangnya aset usaha akibat penggusuran. Usaha koperasi juga sering menghadapi kesulitan untuk menjadi badan hukum karena persyaratan yang sangat rumit, seperti batas modal, anggota, dan kegiatan usaha.

Terbatasnya Akses Layanan Perumahan.

Tempat tinggal yang sehat dan layak merupakan kebutuhan yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Secara umum, masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak huni, rendahnya mutu lingkungan permukiman, dan lemahnya status hukum kepemilikan perumahan.

Di perkotaan, keluarga miskin sebagian besar tinggal di perkampungan yang tidak layak dan sering satu rumah ditinggali oleh lebih dari satu keluarga. Data Potensi Desa 2003 BPS menunjukkan bahwa sekitar 17 Kabupaten/Kota termasuk daerah dengan jumlah keluarga lebih dari 19.000 yang bertempat tinggal di bantaran sungai dan permukiman kumuh. Kondisi permukiman mereka juga sering tidak dilengkapi dengan lingkungan permukiman yang memadai. Untuk mendapatkan tempat bermukim yang sehat dan layak, mereka tidak mampu membayar uang muka untuk mendapatkan kredit pemilikan perumahan sangat sederhana dengan harga murah mereka juga tidak mampu.

Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan pesisir, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering juga mengeluhkan kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Kesulitan perumahan dan permukiman masyarakat miskin di daerah perdesaan umumnya disiasati dengan menumpang pada anggota keluarga lainnya. Dalam satu rumah sering dijumpai lebih dari dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai. Hal ini terjadi pada masyarakat perkebunan yang tinggal di dataran tinggi seperti perkebunan teh di Jawa. Mereka jauh dan terisiolasi dari masyarakat umum. Sementara itu, bagi penduduk lokal yang tinggal di pedalaman hutan, masalah perumahan dan permukiman tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari masalah keutuhan ekosistem dan budaya setempat.

Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi.

Masyarakat miskin sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan keamanan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air, belum terjangkau oleh jaringan distribusi, menurunnya mutu sumber air, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya air bersih dan sanitasi untuk kesehatan.

Masyarakat miskin perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh dan pinggiran sungai menghadapi kesulitan untuk dapat menjangkau layanan PDAM sehingga masih banyak masyarakat yang memanfaatkan air sungai dan sumur galian yang sudah tercemar untuk keperluan rumah tangga. Mereka juga terpaksa membeli air dari pedagang eceran dengan harga yang relatif mahal. Masyarakat miskin juga menghadapi masalah buruknya sanitasi dan lingkungan permukiman terutama yang tinggal di kawasan kumuh. Kondisi sanitasi dan lingkungan yang buruk berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan mereka terutama anak-anak dan ibu. Selain itu, masyarakat miskin juga kurang memahami pengelolaan sanitasi dan lingkungan hidup sebagai bagian dari perilaku hidup sehat.

Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah.

Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan petani miskin sangat dipengaruhi oleh aspek penguasaan tanah dan kemampuan memobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian. Jumlah rumah tangga petani gurem dengan pemilikan lahan kurang dari 0,2 ha meningkat dari 10,8 juta pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta pada tahun 2003. Oleh karena itu, dalam kurun waktu sepuluh tahun terjadi peningkatan persentase rumah tangga tani gurem dari 52,1 persen menjadi 56,2 persen. Masalah tersebut bertambah buruk dengan struktur penguasaan lahan yang timpang karena sebagian besar petani gurem tidak secara formal menguasai lahan sebagai hak milik. Masalah lain adalah kurang adanya pengakuan dan perlindungan terhadap penguasaan tanah adat yang dikuasai secara komunal dan turun-temurun.

Memburuknya Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Terbatasnya Akses Masyarakat Miskin terhadap Sumber Daya Alam.

Masyarakat miskin sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan lingkungan. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya alam dan menurunnya mutu lingkungan hidup, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Peningkatan jumlah penduduk miskin juga terjadi dengan menyempitnya kepemilikan lahan dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat miskin sebagai akibat penurunan mutu lingkungan hidup terutama hutan, laut, dan daerah pertambangan.

Lemahnya Jaminan Rasa Aman.

Masyarakat miskin sering menghadapi berbagai tindak kekerasan yang menyebabkan tidak terjaminnya rasa aman. Tindak kekerasan tersebut disebabkan oleh konflik sosial, ancaman terorisme, dan ancaman nonkekerasan antara lain perdagangan perempuan dan anak, krisis ekonomi, penyebaran penyakit menular, dan peredaran obat-obat terlarang. Berbagai tindak kekerasan dan nonkekerasan tersebut mengancam rasa aman dan menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Lemahnya Partisipasi.

Salah satu penyebab kurang sesuainya rumusan kebijakan publik dengan kebutuhan masyarakat adalah lemahnya partisipasi mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Rendahnya tingkat kesadaran untuk berpartisipasi dan tidak adanya akses untuk melakukan partisipasi penyebab lemahnya partisipasi masyarakat. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya pertisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka.

 B. Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender

Masalah kemiskinan juga menyangkut dimensi gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai akses, kontrol, dan prioritas yang berbeda dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan politik. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Masalah lainnya adalah kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Hal ini tercermin dari terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang luas. Masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender tercemin pada rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka kematian ibu, ketidakcukupan konsumsi nutrisi  khususnya perempuan hamil dan menyusui, pengiriman TKW yang sarat dengan penipuan, eksploitasi, pelecehan, kekerasan seksual, perdagangan perempuan dan anak, dan buruknya sanitasi dan air bersih.

 C. Beban Kependudukan

Beban masyarakat miskin semakin berat sebagai akibat besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin di perkotaan rata‑rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumah tangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang. Dengan beratnya beban rumah tangga, peluang anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan menjadi terhambat dan sering mereka harus bekerja untuk membantu membiayai kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, rumah tangga miskin harus menanggung beban yang lebih besar.

Pengaturan jumlah anak sangat ditentukan oleh akses terhadap alat keluarga berencana (KB), pengetahuan terhadap pilihan cara mengatur kehamilan secara aman, dan kesehatan reproduksi. Meskipun cakupan kepesertaan KB aktif mengalami peningkatan dari 64 persen di tahun 1998 menjadi 70 persen di tahun 2001, banyak masyarakat miskin yang mengeluhkan keterbatasan akses terhadap alat KB, khususnya alat KB yang dulu disediakan secara gratis sekarang harus dibeli dan harganya semakin mahal. Kenaikan harga alat KB menyebabkan penggunaan alat KB secara tidak teratur dan terjadinya kehamilan di luar rencana. Di samping itu, penyuluhan mengenai pengaturan kehamilan dan kesehatan reproduksi bagi masyarakat miskin cenderung makin tidak memadai, padahal pemahaman perempuan dan laki-laki miskin masih sangat rendah.

D. Kesenjangan Antar Wilayah  

Kemiskinan juga ditandai oleh adanya masalah ketimpangan antarwilayah. Menurut data BPS, lebih dari 70 persen penduduk miskin berada di Jawa dan Bali karena lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan ini. Namun, persentase penduduk miskin di luar Jawa dan Bali khususnya di kawasan Timur Indonesia, jauh lebih tinggi.  Kesenjangan antarwilayah juga tercermin dari tingkat pendapatan dan  pemenuhan berbagai hak dasar. BPS mencatat bahwa pada tahun 2004 angka kemiskinan di DKI Jakarta hanya berkisar sekitar 3,18 persen, sedangkan di Papua sekitar 38,69 persen. Penduduk di Jakarta rata-rata bersekolah selama 9,7 tahun, sedangkan penduduk di NTB rata-rata hanya sekolah selama 5,8 tahun. Masalah kemiskinan di Indonesia masih didominasi kemiskinan di daerah perdesaan. Data Susenas 2004 menunjukkan bahwa penduduk miskin di perdesaan diperkirakan 69 persen, dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Jumlah petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 ha diperkirakan sekitar 56,5 persen (Sensus Pertanian, 2003). Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan cenderung lebih tinggi dari pada perkotaan.

Masyarakat miskin perdesaan dihadapkan pada masalah rendahnya mutu sumber daya manusia, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki asset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupinya pelayanan publik, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk yang dihasilkan. Masyarakat miskin perkotaanlebih sering mengalami keterisolasian dan perbedaan perlakuan dalam upaya memperoleh dan memanfaatkan ruang berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, air bersih dan sanitasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta rasa aman dari tindak kekerasan. Pada umumnya masyarakat miskin di perkotaan bekerja sebagai buruh dan sektor informal yang tinggal di permukiman yang tidak sehat dan rentan terhadap penggusuran. Selain itu, laju perkembangan perkotaan yang relatif lebih tinggi jika dibanding dengan perdesaan telah menarik penduduk perdesaan untuk melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan. Urbanisasi yang tidak dibekali dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai menyebabkan mereka bekerja sebagai buruh kasar. Keterbatasan lapangan kerja berdampak pada munculnya sektor informal di perkotaan. Fenomena ini kemudian melahirkan pemukiman kumuh di perkotaan dengan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.

Penduduk miskin di kawasan pesisir umumnya menggantungkan hidup pada pemanfaatan sumber daya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar. Mereka sangat bergantung pada musim, dan rentan terhadap polusi dan perusakan lingkungan pesisir. Mereka hanya mampu bekerja sebagai nelayan tradisional yang memiliki struktur armada kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil, dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi yang sangat kecil. Nelayan miskin hanya mampu memanfaatkan sumber daya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumber daya pantai. Hasil tangkapan juga mudah rusak sehingga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat pesisir serta belum adanya dukungan permodalan menyebabkan sulitnya masyarakat miskin pesisir untuk meningkatkan produktivitas mereka. Masyarakat di daerah tertinggal dan komunitas adat terpencil sering menghadapi keterisolasian fisik, keterbatasan sumber daya manusia, dan kelangkaan prasarana dan sarana. Kurangnya pelayanan pendidikan dan kesehatan juga menyebabkan rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat. Kurangnya peluang yang tersedia di kawasan ini dan rendahnya pendidikan dapat mendorong migrasi gelap dan perdagangan manusia. Selain itu lemahnya pemihakan kepada daerah tertinggal, penanganan yang kurang terpadu, kelangkaan investasi, dan belum efektifnya pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal juga merupakan faktor yang menghambat pembangunan daerah tertinggal. Selain itu, tercatat dari 199 kabupaten tertinggal, sebanyak 123 kabupaten berada di kawasan timur Indonesia, 58 kabupaten di Sumatra, dan 18 kabupaten di Jawa dan Bali. Dari data pada Desember 2004, daerah yang masuk ke dalam kategori tertinggal sebanyak 190 kabupaten. Provinsi yang tergolong terbanyak memiliki kabupaten tertinggal adalah Provinsi Papua dengan 19 kabupaten, Nanggroe Aceh Darussalam dengan 16 kabupaten, Nusa Tenggara Timur dengan 15 kabupaten, serta Sulawesi Selatan dengan 13 kabupaten. Yang juga patut dicatat, seluruh lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat masuk sebagai kabupaten tertinggal.

Selain berbagai permasalahan itu, penanggulangan kemiskinan juga mengalami permasalahan lemahnya koordinasi antarpelaku terkait. Hal ini berakibat pada terjadinya tumpang tindih kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sehingga pencapaian dari kegiatan tersebut kurang optimal. Keterbatasan data dan tidak adanya basis data yang terintegrasi dan seragam antar pelaku terkait menyebabkan sulitnya penentuan kelompok sasaran dan salah sasaran.

II. Langkah-Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan pada setiap dokumen perencanaan pembangunan, baik itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL). RPJMN 2004–2009 yang menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan, akan menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2004–2009 sehingga diharapkan akan terjadi sinergi dan sinkronisasi upaya penanggulangan kemiskinan di pusat dan di daerah.

Dalam rangka meningkatkan akurasi data penduduk miskin telah disepakati untuk dilakukan identifikasi penduduk miskin dengan melakukan perbaikan terhadap indikator yang dipergunakan selama ini. Selanjutnya, sedang dipersiapkan identifikasi penduduk miskin yang diharapkan selesai pada akhir tahun 2005. Kegiatan ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dalam penentuan sasaran berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan yang selama ini dihadapi. Selain itu, terus disusun Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yang mengalihkan subsidi terhadap BBM menjadi kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kegiatan-kegiatan ini antara lain mencakup pendidikan dasar gratis untuk masyarakat miskin, asuransi kesehatan dan pembangunan infrastruktur desa tertinggal.

A. Kebijakan dan Pencapaian Terkait Upaya Pemenuhan Hak Dasar

Penyediaan dan Perluasan Akses Pangan.

UU No.7 tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan menyebutkan bahwa pangan yang aman dan bermutu merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah akan menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk memberikan jaminan bagi  persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, telah dilakukan revisi terhadap Inpres Nomor 9 tahun 2002 dengan Inpres No. 2 tahun 2005. Dalam Inpres tersebut ditegaskan kembali bahwa pemerintah memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan bagi daerah yang mengalami rawan pangan.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin, terus dilanjutkan upaya penyediaan beras bersubsidi yang ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan.  Beras bagi keluarga miskin (raskin) bertujuan untuk menyediakan beras bersubsidi kepada keluarga miskin sebagai upaya meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Pada tahun 2005, raskin dilaksanakan dengan menyalurkan sebesar 1.992.000 ton beras untuk 8.3 juta KK. Realisasinya di seluruh Indonesia sampai Juli 2005 telah mencapai 1.152.306 ton atau 57.85 persen dari rencana setahun. Selain itu, juga disepakati pengembangan teknologi hibrida (bibit unggul) untuk meningkatkan produksi pertanian melalui kerja sama dengan Republik Rakyat Cina (RRC).

Perluasan Akses Layanan Kesehatan.

Pada tahun 2005 dilanjutkan PKPS BBM Bidang Kesehatan. Melalui PKPS-BBM Bidang Kesehatan ini, masyarakat miskin akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan jaringannya, serta perawatan gratis kelas tiga rumah sakit pemerintah. Pelayanan kesehatan gratis yang diberikan kepada penduduk meliputi antara lain rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, pelayanan gawat darurat di Puskesmas, serta rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan di ruang rawat kelas tiga rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjuk pemerintah. Selain itu, juga diberikan pelayanan bagi masyarakat miskin dalam bidang keluarga berencana melalui pemberian kontrasepsi gratis kepada peserta KB Baru dan peserta KB Aktif dari Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi.

Upaya perluasan akses layanan kesehatan juga dilakukan melalui penempatan tenaga kesehatan bagi masyarakat miskin, terutama yang berada di wilayah tertinggal, terpencil, dan terisolasi. Layanan itu dilakukan dengan sistem pemberian insentif, penyediaan obat, dan perlengkapan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui promosi kesehatan guna meningkatkan keterlibatan masyarakat. Kebijakan lain yang ditempuh untuk meningkatkan keterjangkauan layanan kesehatan adalah melibatkan swasta dalam penguatan fungsi sosial rumah sakit dengan mewajibkan sebagian tempat tidur RS bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2005, dilakukan kegiatan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin (JPK-M). Kegiatan yang diselenggarakan atas kerja sama dengan PT Askes ini diperuntukkan bagi 36.146.700 juta penduduk miskin.

Perluasan Akses Layanan Pendidikan.

Kebijakan pemenuhan akses terhadap layanan pendidikan bagi orang miskin tidak bisa terlepas dari kebijakan pendidikan secara umum, yang diarahkan pada pemerataan untuk memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan, dan peningkatan relevansi pendidikan, mulai dari anak usia dini sampai dengan orang lanjut usia. Kebijakan untuk memenuhi hak atas pendidikan masyarakat miskin lebih difokuskan melalui kegiatan wajib belajar 9 tahun dan penyediaan beasiswa.

Peningkatan akses pendidikan juga dilakukan melalui penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin melalui PKPS-BBM dengan jumlah penerima beasiswa menjadi sekitar 8,9 juta siswa. Pada tahun 2005 PKPS-BBM bidang pendidikan tetap dilakukan yang terbagi atas beberapa pos; untuk beasiswa reguler (periode Januari–Juni), untuk biaya operasional sekolah (Juli–Desember), dan untuk beasiswa SMA/SMK/MA reguler (Juli–Desember).

Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan akses keluarga miskin terhadap pendidikan formal dilakukan melalui pendidikan nonformal. Perluasan pendidikan nonformal dilakukan melalui kegiatan Paket A setara SD, Paket B setara SLTP, dan Paket C setara SLTA. Pendidikan nonformal lainnya adalah pendidikan anak usia dini dan pendidikan keaksaraan fungsional, serta pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.

Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha.

Dengan jumlah penganggur terbuka yang demikian besar, sebagian besar mereka bekerja pada lapangan kerja informal. Sebagian besar mereka memiliki tingkat pendidikan formal dan keterampilan yang rendah serta umumnya masih berusia muda, penciptaan lapangan kerja yang baik serta pemberian dukungan yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas tinggi, menjadi prioritas dari Pemerintah. Oleh karena itu, juga menjadi prioritas bagi Pemerintah usaha untuk dapat menggairahkan iklim berusaha sehingga usaha memiliki daya tarik bagi investor agar investor berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Semua ini bertujuan agar terbuka lapangan kerja baru. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang dapat memberikan iklim usaha yang kondusif. Iklim yang kondusif di sini berarti adanya stabilitas ekonomi, termasuk politik dan keamanan, serta biaya produksi yang rendah. Yang lebih penting lagi adanya kepastian hukum. Selain itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterampilan bagi pencari kerja termasuk mereka yang bekerja pada lapangan kerja yang memiliki produktivitas rendah. Dengan demikian, diharapkan mereka yang masih berada di lapangan kerja yang memiliki produktivitas rendah berangsur-angsur dapat berpindah ke lapangan kerja yang lebih baik.

Kebijakan pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) telah dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, akses kepada sumber daya produktif dan kewirausahaan termasuk penumbuhan wirausaha baru. Untuk menciptakan iklim yang sehat dilakukan peninjauan ulang kebijakan dan peraturan yang menghambat atau menimbulkan biaya usaha fungsi di berbagai daerah. Sementara dalam mendukung kebutuhan modal dilakukan skema dana bergulir dan lembaga keuangan mikro (LKM), skema penjaminan melalui lembaga penjaminan, serta telah mulai diperkenalkan kredit perbankan tanpa agunan melalui pengembangan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Upaya pengembangan manajemen dan pemasaran, telah dilakukan perluasan pendampingan usaha melalui penyedia jasa pengembangan usaha yang dilaksanakan oleh swasta dan masyarakat, dan pengembangan sentra (klaster) UMK yang dilakukan di berbagai daerah.

Selain itu, juga telah dilakukan program jangka pendek untuk menyerap tenaga kerja melalui pembangunan infrastruktur yang berbasis masyarakat, di antaranya adalah pembangunan prasarana perdesaan Kegiatan lain dalam penyerapan tenaga kerja adalah pembinaan usaha ekonomi produktif melalui pemberian modal kerja dengan jumlah penerima manfaat 253.000 KK dan 38.795 kelompok masyarakat yang menjadi akseptor Keluarga Berencana, pengembangan kegiatan usaha KUKM di bidang pangan dengan sistem bank padi, bantuan penguatan dana bergulir dalam rangka pengembangan usaha produksi perikanan, pengingkatan produktifitas KUKM dalam pengembangan usaha karet, peningkatan peran KUKM dalam hutan rakyat dan fasilitasi pengembangan pasar tradisional melalui koperasi

Peningkatan Akses terhadap Perumahan.

Kebijakan yang telah diambil untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap perumahan antara lain dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau khususnya bagi masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Subsidi untuk perumahan rakyat pada tahun 2005 digunakan untuk membangun 225.000 rumah sederhana. Selain itu, telah diupayakan kegiatan pengembangan perumahan yang berbasis pada keswadayaan sebanyak 19.814 unit. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan perbaikan lingkungan kumuh di perkotaan melalui kemitraan antara Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya penguatan kelembagaan di tingkat komunitas untuk menjamin terlaksanannya pembangunan yang berkelanjutan di 32 Kabupaten/Kota yang tersebar di 76 Kecamatan dan 211 Desa/Kelurahan.

Penyediaan Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi Dasar.

Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat miskin  terhadap air bersih dan aman serta sanitasi dasar telah disusun kebijakan penyediaan air dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi partisipasi masyarakat termasuk masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi. Penerapan kebijakan ini terutama dilakukan di kawasan pinggiran kota, kantong permukiman di pusat kota, dan kawasan perdesaan yang dianggap tidak potensial untuk dikelola oleh swasta. Upaya lain yang telah dilakukan adalah melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem air minum (SPAM) dan badan pendukung pengembangan PDAM. Selain itu, juga telah diberikan bantuan rintisan penanganan persampahan di 177 kota dan drainase di 143 kota besar dan sedang.

Perluasan Akses Tanah.

Untuk menjamin kepemilikan tanah masyarakat miskin, dilakukan kegiatan pengelolaan pertanahan pada tahun 2005 yang bertujuan untuk (1) memberdayakan pengusaha mikro dan kecil melalui sertifikasi hak atas tanah secara bertahap untuk meningkatkan akses usaha kecil dan menengah dan Koperasi (UKMK) kepada kredit perbankan; (2) menerbitkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat golongan ekonomi lemah; (3) redistribusi tanah objek landreform bagi petani penggarap tanah objek landreform sebanyak 5.000 KK. Selanjutnya, juga akan diterbitkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat transmigrasi yang tergolong masyarakat miskin.

Hasil yang dicapai pada tahun 2005 antara lain (1) sertifikasi hak atas tanah secara bertahap sebanyak 41.600 bidang tanah dengan jumlah penerima manfaat 2.154 KK; (2) penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sebanyak 91.205 bidang dengan jumlah penerima manfaat 91.194 KK; (3) redistrubisi tanah objek landreform bagi petani penggarap tanah objek landreform dengan rencana jumlah penerima manfaat sebesar 5.000 KK yang terealisasi sebanyak 4.800 KK; (4) penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi transmigran yang telah terealisasi sebanyak 39.548 bidang dengan jumlah penerima manfaat 15.819 KK.

Perluasan Akses Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Masyarakat miskin mempunyai keterbatasan akses dalam pengelolaan sumber daya alam dan menikmati lingkungan hidup yang berkualitas. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mengatasi masalah keterbatasan akses masyarakat miskin, kerusakan, dan degradasi lingkungan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bahkan, kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antargenerasi dengan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

UU Sumber Daya Air merupakan kebijakan yang diharapkan dapat melindungi dan menjamin akses masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap air. Pelibatan swasta dalam pengelolaan sumber air diarahkan pada pengelolaan yang tidak  berlebihan sehingga tidak menganggu pasokan air irigasi bagi petani. Selain itu, dikembangkan sebuah sistem yang menjamin akses masyarakat miskin terutama petani terhadap sumber air melalui penyusunan peraturan pemerintah yang mengatur sistem dan mekanisme pengawasan terhadap perusahaan air minum sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber air secara berlebihan, pengawasan secara ketat, dan konsisten ketat terhadap perusahaan besar penghasil limbah yang dapat mengakibatkan pencemaran sumber air dan lingkungan, dan perlindungan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber air permukaan untuk irigasi pertanian dan sumber air bawah tanah untuk keperluan rumah tangga. Perluasan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, telah dilakukan melalui kegiatan pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Indonesia juga telah mencapai kesepakatan dengan RRC dalam upaya pemberantasan pembalakan kayu (illegal logging).

Kebijakan yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat dan kebijakan revitalisasi sektor kehutanan. Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan, baik dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan hutan, sedangkan revitalisasi kehutanan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani hutan, meningkatkan daya saing produk kehutanan, serta menjaga kelestarian sumber daya .

Pada tahun 2005 telah dilakukan pembangunan hutan rakyat seluas 197.070 ha, areal model hutan rakyat seluas 8.324 ha, persemaian areal dampak dengan 7,1 batang bibit; pelatihan bagi kelompok tani hutan rakyat sebanyak 10.307 orang; pendampingan kelompok hutan kemasyarakatan dan pelatihan hutan rakyat (social forestry) sebanyak 240 orang. Selain itu, juga dilaksanakan pembentukan pola investasi social forestry di 7 provinsi; kerja sama kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan beberapa LSM; melanjutkan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL); pembuatan tanaman rehabilitasi hutan mangrove seluas 3.626 ha; pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi melalui kegiatan ekoturisme, serta budidaya/penangkaran industri rumah (home industry) flora fauna dan pengembangan usaha tani

Peningkatan Rasa Aman.

Peningkatan rasa aman masyarakat miskin dilakukan dengan mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, menempatkan kepolisian sebagai bagian dari lembaga sipil, dan mengutamakan cara damai dan pendekatan yang simpatik dan kolaboratif dalam menciptakan rasa aman. Selain itu, komitmen untuk membangun persamaan hukum, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak asasi manusia di daerah konflik yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 terus dilaksanakan secara bersama-sama. UU tersebut telah mengatur hak atas rasa aman, di antaranya jaminan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. UU tersebut juga mengatur tentang persamaan pengakuan di depan hukum, tidak terkecuali jaminan bagi setiap orang untuk tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.

Demikian pula dengan komitmen dinyatakan perang terhadap teror, mengingat selama beberapa tahun Indonesia telah menjadi korban teror bom. Akibat teror tersebut, ratusan orang menjadi korban, dan berimplikasi pada terciptanya kemiskinan baru yang karena tumpuan ekonomi, keluarga menjadi korban. Upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan terus dikembangkan lebih intensif dengan menciptakan tatanan sosial baru yang mengedepankan penghormatan pada pluralisme, hubungan sosial yang inklusif, dan pengembangan kolaborasi lintas suku, daerah dan agama. Penanganan dampak bencana telah dilakukan dengan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi. Khusus terkait dengan bantuan masyarakat melalui posko, telah dilakukan pendataan bantuan dan penyusunan rekapitulasi laporan keuangan posko sehingga proses penyaluran bantuan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencegah konflik sosial terus dilakukan dengan mengembangkan pendekatan multikulturalisme.

Perluasan Akses Partisipasi.

Pengambilan suatu keputusan erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat miskin, untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Dengan tersedianya ruang partisipasi dan kemampuan menyampaikan aspirasi, masyarakat miskin akan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil agar sesuai dengan kepentingan mereka. Pada prinsipnya partisipasi sosial diarahkan pada perubahan dari Pemerintah menuju masyarakat madani, meliputi partisipasi langsung warga dalam pengawasan terhadap pemerintahan serta menjamin agar kepedulian Pemerintah atau negara sesuai dengan kepedulian masyarakat lokal/daerah. Membangun partisipasi dilakukan melalui pendidikan warga dan pembangunan kesadaran, advokasi, aliansi dan kolaborasi pelibatan masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan peningkatan kepekaan Pemerintah untuk lebih melibatkan masyarakat.

Upaya lain yang dilakukan untuk memenuhi hak untuk berpartisipasi bagi masyarakat miskin adalah melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut telah meningkatkan partisipasi penduduk miskin, baik laki-laki maupun perempuan, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan serta memelihara dan melestarikan hasil-hasilnya.

B. Perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pengendalian Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk

Kebijakan kependudukan diarahkan untuk pengendalian laju pertumbuhan, pemerataan persebaran, dan peningkatan mutu hidup penduduk. Kebijakan yang dilaksanakan untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana, sedangkan kebijakan yang dilaksanakan untuk pemerataan persebaran penduduk adalah transmigrasi.

Sementara itu, langkah kebijakan yang diambil untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dilakukan secara lintas bidang dan lintas lembaga, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, dilakukan pula kegiatan pemberian dana stimulan melalui pemberdayaan perempuan dalam pengembangan ekonomi lokal (P3EL) bagi kelompok perempuan dan  kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan meliputi kegiatan peningkatan kemampuan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan pada aspek pendidikan, pengembangan kelembagaan dan pengembangan jaringan organisasi swasta dan profesi dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP). Kebijakan tersebut ditujukan untuk melakukan sinergi antar instansi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, pembinaan kewirausahaan usaha mikro dan kecil, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, serta pengembangan model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri). Khusus untuk Model Desa Prima, hingga akhir tahun 2004 telah dilakukan di 7 provinsi, dan hingga akhir tahun 2005 diharapkan akan menjadi 9 provinsi, terutama di provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.  Pada akhir tahun 2004 telah dilakukan pemetaan masalah perempuan pengusaha mikro dan kecil pada 3.164 usaha mikro dan kecil. Salah satu informasi yang diperoleh dari hasil pendataan tersebut adalah perempuan pengusaha mikro yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan tidak berani meminjam untuk menambah modal mereka.

Upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui kegiatan keluarga berencana dilakukan melalui pengadaan alat kontrasepsi gratis kepada 11,75 juta keluarga miskin. Selain itu, juga dilaksanakan pelayanan Kontrasepsi Mantap kepada 11.800 keluarga. Untuk tahun 2005 direncanakan untuk melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas di 33 provinsi yang tersebar di 416 Kabupaten/Kota dengan rencana penerima manfaat 53,4 juta KK dan 207,1 juta individu.

C. Pengurangan Kesenjangan Wilayah

Kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di perdesaan, meningkatkan kemampuan produksi masyarakat, mengembangkan sarana dan prasarana di perdesaan, melembagakan pendekatan pengembangan wilayah terpadu, serta memperkuat lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat desa. Kebijakan pembangunan perkotaan yang dilakukan antara lain adalah pembangunan prasarana dan sarana dasar perkotaan seperti air bersih, jalan kota, sanitasi  lingkungan, dan sarana ekonomi kota secara  terpadu. Kegiatan pembangunan perkotaan dan perdesaan yang telah dilakukan pada tahun 2004 dan 2005 diarahkan pada areal development karena perkembangan kota metropolitan dan kota besar saat ini telah sangat pesat dan dikhawatirkan pembangunan perkotaan tidak terkendali.  Beberapa kegiatan dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di antaranya adalah pengembangan ekonomi lokal, peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, pengembangan kota-kota kecil dan menengah, Pengendalian kota-kota besar dan metropolitan, dan  pengembangan keterkaitan antarkota.

Pengembangan ekonomi lokal, khusunya di perdesaan dilakukan melalui konsep agropolitan dan pengembangan sarana dan prasarana.  Selain itu, dilakukan pula sinkronisasi dan pengembangan permukiman di kawasan perbatasan, dan di pulau-pulau kecil, serta penanggulangan kemiskinan. Kegiatan peningkatan keberdayaan masyarakat dilakukan melalui fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di perkotaan dan perdesaan. Sementara itu, kegiatan pengembangan keterkaitan pembangunan antarkota ditujukan untuk mengintegrasikan pembangunan antarkota melalui koordinasi pembangunan perkotaan. Khusus untuk daerah perkotaan, untuk meningkatkan taraf hidup dan partisipasi masyarakat miskin telah dilakukan penanggulangan kemiskinan (P2KP) di beberapa kota yang berada di Pulau Jawa.

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir yang telah diambil dalam rangka membantu meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudi daya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya dilakukan melalui penguatan modal kerja dengan pengembangan dana ekonomi produktif secara berkesinambungan, pemberian bantuan dalam upaya menekan biaya produksi, pemberian fasilitasi dalam mendapatkan dukungan pembiayaan yang murah dengan persyaratan yang mudah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengembangan kegiatan ekonomi, serta pemerkuatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah. Kegiatan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil melalui optimalisasi penangkapan, pengolahan, pelelangan dan pemasaran ikan, serta pengembangan unit bisnis perikanan terpadu. Selain itu, juga dilakukan pengembangan budi daya ikan unggulan melalui kegiatan percontohan, penguatan modal, pelatihan teknis, temu lapang, temu usaha dan pendampingan teknologi, pemberdayaan perempuan dan generasi muda, bantuan tenaga pendamping dan pengadaan tenaga penyuluh, pengembangan lembaga sosial ekonomi masyarakat, pengelolaan kawasan pesisir secara lestari oleh masyarakat, pengembangan kelembagaan masyarakat dan pemerintah lokal, serta penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB). Untuk menekan biaya produksi dilaksanakan pembangunan Stasiun Bahan Bakar Nelayan yang sampai saat ini mencapai 100 titik lokasi yang telah beroperasi, bantuan peralatan energi surya, bantuan sarana/modal usaha pengembangan mata pencaharian alternatif dan perbaikan ekosistem di pulau-pulau kecil dan pemberian premi asuransi nelayan untuk 15.960 orang nelayan yang mengikuti kegiatan asuransi jiwa. Fasilitasi dukungan pembiayaan dilakukan kerja sama dengan beberapa bank untuk mengembangkan kredit murah dengan bunga rendah dan persyaratan dan pembentukan badan usaha milik rakyat (BUMR) sektor perikanan. Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan RRC untuk bekerja sama memberantas pencurian ikan (illegal fishing).

Kebijakan pengembangan daerah tertinggal selama ini diarahkan pada pengembangan daerah yang sangat tertinggal, baik di pedalaman maupun di pulau-pulau kecil, khususnya di wilayah yang dihuni oleh komunitas adat terpencil. Kegiatan lain yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana daerah tertinggal, dilakukan dengan pengalokasian Kegiatan Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur perdesaan di daerah tertinggal. Untuk pembangunan daerah tertinggal, telah diidentifikasikan kabupaten/kota tertinggal, yaitu sebanyak 199 kabupaten/kota. Persebaran kabupaten/kota tertinggal tidak merata karena lebih dari 60 persen berada di kawasan timur Indonesia.  Pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui kegiatan penanganan daerah khusus, yaitu (1) pengoordinasi peningkatan peran masyarakat adat dalam pengembangan jaringan sosial ekonomi rakyat yang lokasinya di Provinsi Kalimantan Barat, Jambi, Sumatra Utara, dan NTB; (2) pemetaan penyusunan model pemberdayaan lembaga adat di Provinsi Kalimantan Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Jambi, dan Jawa Timur; (3) pelaksanaan Pilot Project Penanganan Kemiskinan di Daerah Tertinggal di kabupaten Maluku Tenggara; dan (4) pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal di Kabupaten Raja Ampat, Flores Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Kabupaten Poso. Sehubungan dengan pengurangan kesenjangan wilayah, telah dicapai kesepakatan dengan RRC untuk meningkatkan kerja sama yang lebih konkrit terutama di daerah perdesaan dan daerah tertinggal.

III. Tidak Lanjut yang Diperlukan[1]

Kebijakan dan kegiatan penanggulangan kemiskinan RPJMN 2004–2009 diarahkan untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat miskin. Selain itu, kebijakan dan kegiatan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada kesetaraan dan keadilan gender serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dan pengembangan wilayah. Hal ini diharapkan agar penanggulangan kemiskinan menjadi lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan. Sementara itu, dalam RKP 2006, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dari 7 prioritas RKP 2006, yaitu prioritas penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan diarahkan pada kebijakan pengelolaan ekonomi makro, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terisolasi, perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Upaya pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan ini selain bertujuan untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan, juga bertujuan untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai sebuah gerakan sosial, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan adalah dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (RAN-PK) yang tertuang dalam RPJMN 2004–2009 dan RKP 2006. Hal ini terutama menyangkut (1) penentuan prioritas kebijakan dan kegiatan, indikator kinerja, dan penentuan kelompok sasaran yang jelas dan terukur; (2) perencanaan dan pola penganggaran dalam penanggulangan kemiskinan; (3) mekanisme kelembagaan terutama pembagian peran yang jelas antara pemerintah, pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan lembaga internasional; (4) pengembangan sistem deteksi dini yang memuat informasi awal baik indikator kuantitaif yang terukur maupun indikator kualitatif sehingga dapat menentukan tindakan secara terencana, terarah, dan sistematis; (5) pemerkuatan data base dan menyiapkan peta spasial kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, konflik, dan data relevan lainnya; (6) mengembangkan sistem pengendalian dan pengawasan yang meliputi penyebarluasan informasi, pengembangan unit pengaduan masalah, pelaporan secara reguler, verifikasi independen terhadap laporan, dan keterlibatan berbagai pelaku; dan (7) pelaksanaan sosialisasi ke daerah dengan tujuan memastikan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di daerah dan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

A. Pemenuhan Hak Dasar

Pemenuhan Hak atas Pangan.

Diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi konsumsi pangan dan konsumsi pangan yang tidak diskriminatif gender dalam keluarga, meningkatkan efisiensi produksi pangan petani dan hasil industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi, meningkatkan pendapatan petani pangan dan sekaligus melindungi produk pangan dalam negeri dari pangan impor. Prioritas kebijakan ke depan diarahkan untuk meningkatkan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan, dan penyempurnaan sistem penyediaan, distribusi dan harga pangan serta jaminan dalam kecukupan pangan masyarakat miskin dan kelompok yang rentan terhadap goncangan ekonomi, sosial, dan bencana alam.

Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan.

Diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, gizi keluarga, perilaku hidup sehat, meningkatkan kemampuan identifikasi masalah kesehatan masyarakat miskin, meningkatkan investasi kesehatan guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di berbagai tingkat pemerintahan, dan meningkatkan alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Prioritas kebijakan ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat miskin, baik perempuan maupun laki-laki, dan membina serta mendorong keikutsertaan pelayanan kesehatan nonpemerintah/swasta dalam pelayanan kesehatan.

Pemenuhan Hak atas Layanan Pendidikan.

Diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat miskin pada jenjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui jalur formal atau nonformal termasuk melalui upaya penarikan kembali siswa putus sekolah jenjang SD. Upaya kedua adalah dengan menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional. Hal itu juga diarahkan mengembangkan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran, termasuk model kecakapan hidup dan keterampilan bermata pencaharian yang diperlukan oleh masyarakat miskin. Selain itu, upaya pemenuhan hak atas layanan pendidikan juga diarahkan pada peningkatan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat miskin dan pemberian kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Usaha.

Diarahkan untuk meningkatkan keefektifan dan kemampuan dalam menegakkan hubungan industrial yang manusiawi dan harmonis, meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran di dalam negeri dan di luar negeri, melindungi pekerja baik laki-laki maupun perempuan dalam menjamin keberlangsungan, keselamatan, dan keamanan kerja, dan meningkatkan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja. Prioritas kebijakan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan keterampilan kerja dan berusaha serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Pemenuhan Hak atas Perumahan.

Diarahkan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan, menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat, meningkatkan keterjangkauan (affordability) masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak dan sehat. Prioritas kebijakan ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan.

Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Aman serta Sanitasi Dasar.

Diarahkan untuk (1) meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah akan pentingnya penyediaan air bersih, aman, dan sanitasi bagi masyarakat miskin, (2) meningkatkan kerja sama internasional dalam pengembangan sistem penyediaan air minum yang bersih dan aman, serta pengembangan sarana sanitasi dasar yang berpihak pada masyarakat miskin, dan (3) meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumber daya air dan pentingnya air minum yang bersih dan aman, serta sarana sanitasi dasar. Prioritas kebijakan diarahkan untuk (1) meningkatkan perlindungan terhadap jaminan akses masyarakat miskin ke air minum, serta sanitasi, (2) meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama dalam hal penyediaan air bersih dan aman serta sanitasi masyarakat miskin, (3) meningkatkan ketersediaan sarana air bersih dan aman, serta sanitasi dasar bagi masyarakat miskin dan di tempat lembaga publik, dan (4) menyediakan air bersih dan aman serta sarana sanitasi dasar bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air.

Pemenuhan Hak atas Tanah.

Diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat miskin dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang, meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang aspek hukum pertanahan dan tanah ulayat, mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap hak atas tanah bagi kelompok rentan, dan mengembangkan mekanisme redistribusi tanah secara selektif. Prioritas kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat miskin tanpa diskriminasi gender.

Pemenuhan Hak atas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Diarahkan untuk meningkatkan penyebarluasan informasi dan pengetahuan berbagai skema pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berpihak pada masyarakat miskin serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Prioritas kebijakan diarahkan pada pengembangan sistem hukum yang dapat mencegah atau mengatasi pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berbasis masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan,  serta penanganan dan pencegahan perdagangan hasil sumber daya alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam.

Pemenuhan Hak atas Rasa Aman.

Diarahkan untuk menegakkan peraturan dan undang-undang yang melindungi keragaman agama dan etnis warga Indonesia di seluruh wilayah RI, memperluas jaminan rasa aman di rumah tangga dan lingkungan sosial pada kelompok masyarakat rentan, dan meningkatkan keberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman. Prioritas kebijakan diarahkan untuk (1) mengembangkan sistem pencegahan konflik secara dini, (2) mengembangkan mekanisme pencegahan dan penyelesaian masalah perdagangan anak dan perempuan secara universal, (3) mengembangkan sistem perlindungan sosial para pekerja anak, anak jalanan, dan korban konflik, (4) mencegah meluasnya perdagangan anak dan perempuan, (5) mencegah dan menangani persoalan pasca-konflik, (6) memulihkan keamanan, ketertiban dan pelayanan umum di daerah pasca-konflik, dan (7) meningkatkan perlindungan sosial bagi para pekerja anak dan anak jalanan, serta pemberdayaan keluarga fakir miskin dalam berusaha.

Pemenuhan Hak untuk Berpartisipasi.

Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan serta meningkatkan peran serta masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembangunan yang berdampak langsung pada penanggulangan kemiskinan. Prioritas kebijakan diarahkan untuk menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dan meningkatkan pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan  dan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan.

B. Perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk diarahkan untuk memperluas pemantauan terhadap tindak kekerasan berbasis gender, peningkatan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan untuk peningkatan kesejahteraan perempuan di sektor dan bidang masing-masing dan pengembangan sistem pendataan berdasarkan jenis kelamin dengan pengembangan metodologi pendataan yang sensitif gender. Prioritas kebijakan diarahkan melalui  kebijakan pada pengembangan kebijakan responsif gender, memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, penguatan lembaga dan organisasi perempuan dan perluasan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga miskin.

C. Pengembangan Wilayah

Percepatan pembangunan perdesaan diarahkan pada (1) peningkatan pembangunan prasarana transportasi, telekomunikasi, dan listrik, (2) pengembangan pusat layanan informasi perdesaan, (3) pengembangan industri perdesaan, (4) peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan proses dan hasil pembangunan.

Revitalisasi pembangunan perkotaan yang dilakukan untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin perkotaan baik laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak-hak dasar dengan penyediaan tempat dan ruang usaha bagi masyarakat miskin, pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dengan melibatkan masyarakat, penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan usaha, pengembangan forum lintas pelaku serta peningkatan akses masyarakat kota terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan.

Pengembangan kawasan pesisir diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudi daya ikan kecil, penguatan lembaga dan organisasi masyarakat nelayan, peningkatan pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan kelautan, peningkatan keamanan berusaha bagi nelayan serta pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir dari pencurian dan perusakan, peningkatan keamanan dan penetapan garis perbatasan antarnegara dan garis batas administrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan, pembangunan prasarana/sarana pengembangan kawasan tertinggal, peningkatan perlindungan terhadap aset masyarakat lokal, serta pengarusutamaan anggaran pembangunan.

——————-

[1] Rincian programdan kegiatan pokok RPJMN 2004–2009 dan RKP 2006 dapat dilihat dalam Dokumen RPJMN 2004–2009 dan RKP 2006.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s